Skip navigation

 

Sering kita melihat di TV atau di koran-koran, banyak mahasiswa yang berdemo menentang kebijakan berdirinya Badan Hukum Pendidikan atau BHP, mengapa mahasiswa melakukan hal demikian?. Kita sebagai  orang awam mungkin bingung disana-sini demo, dan hampir setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu berujung dengan demontrasi.

 

Dalam negara demokrasi, demontrasi menentang atau mendukung kebijakan tertentu adalah hal yang lumrah dan malah wajib ada dalam negara demokrasi, hal ini karna sifat dasar setiap manusia adalah tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dimilikinya dan keunikan dari setiap manusia, kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya.

 

Pemerintah dalam hal ini, selalu berupaya mengambil kebijakan yang terbaik untuk bangsanya, kita sebagai warga negara logikanya wajib mendukung setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sikap pro dan kontra timbul karna kita kurang memahami atau salah pemahaman terhadap kebijakan tersebut, oleh karena itu kita sebagai warga negara harus cerdas-cardas dalam mengambil suatu keputusan. Sikap cerdas ini sangat erat kaitanya dengan informasi yang kita terima, analisa terhadap informasi tersebut dan pola pikir untuk selalu berfikir positif terhadap suatu masalah.

 

Suatu survei yang dilakukan oleh PERC tentang kualitas pendidikan Indonesia di Asia, Indonesia menempati urutan ke-12 atau yang paling buruk.  Dalam Laporan tahunan UNDP 2004, indeks pembangunan manusia Indonesia menempati urutan ke-111 dari 177 negara, dan bila dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN, pendidikan Indonesia sejajar dengan Vietnam tapi di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

 

Sebenarnya, jika dibandingkan secara pribadi kecerdasan yang dimiliki individual masyarakat Indonesia tidak kalah dengan negara-negara maju sekalipun, kita hanya ketinggalan informasi, metode dan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, buktinya banyak orang asli Indonesia yang kuliah di negara maju, mampu menjadi ilmuan di negara tersebut, contohnya Jhonny Setiawan, bersama tim yang dipimpinnya dari Max Planck Institut fur Astronomie, Heidelberg, Jerman berhasil menemukan planet baru yang diberi nama  dengan planet HD 1197B, itu hanya satu dari sekian banyak contoh orang Indonesia yang “lari” keluar negeri untuk mencari penyaluran bakat yang lebih baik. Mengapa demikian?, karna di Indonesia penyaluran bakat istimewa tersebut selalu terhalang soal dana, selalu kekurangan dana untuk berkembang.

 

Pembentukan Badan Hukum Pendidikan didasarkan pada masalah dana tersebut. Ditengan persaingan global, Perguruan tinggi (PT) harus mampu meningkatkan mutu pendidikan, infrastruktur, dan penghasilan dosen (terutama para Doktor dan Guru Besar), jika tidak mereka akan terbang kesana kemari seantero bumi mencari tambahan penghasilan. Itulah yang terjadi di UI dan UGM selama ini. Siapa yang sebenarnya yang lebih aktif mengajar di kampus? Mereka adalah para yunior dan secara standar kualifikasi tentu tidak setara dengan senior mereka.

 

Pada prinsipnya ide UU-BHP adalah menguatkan apa yang kita namakan otonomi perguruan tinggi di Indonesia. Strategi pertama adalah ingin memberikan keleluasaan kepada PT untuk berkreasi dan bertindak tidak lagi terikat pada birokrasi pusat yang tersentralisasi. Strategi kedua, PT hendaknya tidak lagi cengeng dengan sepenuhnya bergantung kepada Pemerintah. Jadi ada upaya dari PT untuk secara inovatif mengembangkan diri sebagai enterpreneur (yang jauh sebelum UU-BHP dirancang PT negeri telah memiliki ide yang sama).

 

Petunjuk ke arah itu dapat dilihat di dalam UU-BHP Bab VI tentang Pendanaan pasal 41 ayat 4 dan juga ayat 9. Pada ayat 4 intinya menyebutkan tentang kewajiban Pemerintah bersama dengan BHPP untuk menanggung paling sedikit setengah (1/2) biaya operasional. Sedangkan pada ayat 9 intinya menyebut tentang tanggungan peserta didik sebesar-besarnya sepertiga (1/3) biaya operasional. Jadi menurut ayat 4, jika Pemerintah dan BHPP mencukupi sampai 2/3 dan peserta didik membayar 1/3 dari biaya operasional, logikanya PT yang bersangkutan akan mampu beroperasi dalam standar nasional pendidikan. Namun perlu dicermati, meskipun dikatakan bahwa paling sedikit setengah (½) menjadi tanggungan Pemerintah, embel-embelnya tanggungan itu disebutkan bersama-sama dengan BHPP atau PT bersangkutan. Apa artinya ini? Artinya bahwa PT yang bersangkutan otomatis harus mencari dana tambahan untuk kegiatan operasional mereka. Apalagi jika hanya sebesar setengah (½) yang berarti ada margin sebesar seperenam (1/6) biaya operasional yang harus dicari oleh pihak PT.

 

Seandainya Pimpinan PT bersangkutan ‘gelap pikir’, tidak kreatif dan inovatif intuk menutupi margin kekurangan dana tersebut, maka secara naif (dan ini yang dikhawatirkan para mahasiswa), PT akan ambil jalan mudah untuk meningkatkan sumbangan mahasiswa. Di dalam perjalanan beberapa PT yang diujicoba beberapa tahun yang lalu, terlihat oleh mahasiswa praktik demikian ini. Akan tetapi, sebaliknya bagi mahasiswa, UU-BHP ini jelas-jelas melindungi kenaikan sumbangan mahasiswa itu untuk tidak secara semena-mena, karena pada pasal 9, biaya yang disumbangkan dari peserta didik hanya boleh sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari dana operasional. Sebagai contoh di UBB, dana sumbangan dari peserta didik diluar uang pendaftaran, jaket dan kewajiban kecil lainnya kurang dari 4 juta rupiah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan standar nasional pendidikan, dana operasional yang dibutuhkan minimal dalam setahun per mahasiswa (2005) sebesar 18 juta rupiah. Artinya sumbangan peserta didik di UBB baru mencapai 22.2%, masih dibawah ¼ dan masih jauh di bawah standar 1/3 yang ditentukan UU-BHP.

 

Tentu kita berharap dana bantuan Pemerintah di luar kerjasama dengan BHPP jauh diatas setengah (½) dari dana operasional yang dibutuhkan, sehingga mengurangi tingkat kesulitan bagi pimpinan PT dan jauh dari gelap pikir untuk menaikkan dana sumbangan dari peserta didik. Sebenarnya perlindungan kepada mahasiswa telah diberikan oleh UU-BHP ini dan tidak kepada pimpinan PT. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada para mahasiswa, kayaknya yang pantas berdemo itu adalah justru para rektor, bukan para mahasiswa. Tetapi tak apalah, kalaupun ada yang masih menolak, sebaiknya menyampaikannya ke Mahkamah Konstitusi ketimbang membuang tenaga untuk berdemo. Dan juga masih cukup waktu bagi PT negeri untuk berbenah karena UU-BHP memberi tenggang waktu 4 tahun untuk beradaptasi.

 

Kesimpulan

 

Ada dua poin mendasar yang perlu difahami dari muatan RUU BHP ini, yakni BHP adalah badan NIRLABA yang PROFESIONAL. BHP dikatakan nirlaba, karena terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1.      BHP tidak boleh mengambil keuntungan (laba) dari penyelenggaraan pendidikan.

2.      BHP membantu kalangan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan Perguruan Tinggi.

3.      BHP menanggung seluruh biaya pendidikan dasar tingkat SD/MI dan SMP/MTS yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan untuk pendidikan menengah dan pendidikan tinggi BHP menyediakan 20 persen pendidikan gratis.

4.      BHP wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru.

5.     BHP wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.

6.       BHP tidak boleh memungut dana berlebihan dari masyarakat, maksimal 1/3 (satu pertiga) biaya operasional.

7.       Seluruh biaya investasi, infrastruktur, alat, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan untuk pendidikan SD/MI, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi ditanggung pemerintah.

8.      Ada sangsi administratif bagi BHP yang mengambil pungutan dari masyarakat lebih dari yang dibatasi, berupa berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian pelayanan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, penghentian hibah, hingga pencabutan izin.

9.      BHP menjamin keberlangsungan pendidikan peserta didik dengan menyediakan anggaran untuk membantu pembiayaan pendidikannya, dalam bentuk: beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit mahasiswa, dan/atau pemberian pekerjaan kepada mahasiswa.

10.  Keuntungan dan seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan BHP, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan.

11.  Kekayaan dan pendapatan BHP digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk: 1) kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran, 2) pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal badan hukum pendidikan memiliki satuan pendidikan tinggi, 3) peningkatan pelayanan pendidikan, dan 4) penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.  Peserta didik hanya membayar sesuai dengan kemampuannya dalam pembiayaan.

13.   Ada sangsi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) bagi yang menyalahgunakan kekayaan dan pendapatan BHP.

 

BHP dikatakan profesional, karena adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

 

1.      BHP diwajibkan memenuhi organ-organ yang di dalamnya terdiri atas undur-unsur: 1) organ representasi pemangku kepentingan, 2) organ pengelola pendidikan, 3) organ audit bidang non-akademik, dan 4) organ representasi pendidik.

2.      Dalam BHP dijelaskan secara rinci mengenai fungsi, tugas, peran dan struktur masig-masing organ tersebut.

3.       Organ BHP terdiri dari semua stake holder pendidikan, termasuk orang tua murid yang punya kewenangan dalam mengambil keputusan.

4.       BHP memberikan peluang otonomi pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi.

5.      BHP mengatur adanya akuntabilitas publik bagi yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi, yang terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik.

6.      Akuntabilitas publik BHP pendidikan tinggi disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan lainnya.

7.      Pengawasan badan hukum pendidikan dilakukan melalui sistem laporan tahunan.

8.      Laporan badan hukum pendidikan meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non-akademik.

9.      Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10.  Laporan bidang non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.

11.  Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, harus diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman.

12.  Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh akuntan publik atau tim audit yang ditunjuk oleh badan hukum pendidikan.

13.  Laporan keuangan tahunan badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, diaudit oleh akuntan publik.

14.  Dalam hal badan hukum pendidikan memperoleh hibah dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Departemen terkait, atau badan pengawasan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan, terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan hibah tersebut.

15.  BHP mengatur sumber daya manusia badan hukum pendidikan yang terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan, yang dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai badan hukum pendidikan.

 

Download UU-BHP Klik Disini

 

%d blogger menyukai ini: